Medan.top – Memastikan pemenuhan hak pekerja akan Tunjangan Hari Raya (THR), hadir Posko THR di 34 provinsi. Pembentukan Posko THR dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih efektif.
“Saya meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk mengambil langkah-langkah. Terutama bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19. Sehingga tidak mampu memberikan THR Keagamaan Tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan,” ucap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dikutip dari laman kemnaker.go.id, Senin (26/04/2021).
Diantaranya memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh. Sehingga mencapai kesepakatan tertulis yang dilaksanakan secara kekeluargaan.
Kesepakatan tersebut memuat waktu pembayaran THR Keagamaan. Dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021. Kemudian dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.
“Laporan keuangan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Disnaker (Dinas Ketenagakerjaan). Paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Serta memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan. Yakni dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Ida.
Ia meminta gubernur dan bupati/wali kota agar menegakkan hukum terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan Tahun 2021. Yakni dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.
Ida bilang, menyelesaikan kasus perusahaan yang benar-benar tidak mampu membayar. Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi mendorong pengusaha maupun pekerja melakukan dialog. Sehingga menyepakati pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan. Sesuai ketentuan peraturan perundangan dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan.
“Sementara THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan atau di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, direkomendasi kepada gubernur/wali kota/bupati setempat untuk pengenaan sanksi administratif,” pungkas Menaker.
