Medan.top – Penyelesaian masalah kebersihan harus terstruktur di Kota Medan. OPD harus berkolaborasi dengan kecamatan untuk mengatasi masalah ini hingga ke lingkungan.
“Masalah kebersihan harus terstruktur. Apabila kolaborasi dapat kita capai, tentu kita akan percaya diri berkolaborasi dengan kabupten/kota lainya. Serta pemerintah provinsi,” ucap Wali Kota Medan, Bobby Nasution saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Medan Tahun 2022 di Hotel Santika Dyandra Medan, Selasa (30/3/2021).
Wali Kota Medan juga menyampaikan keinginan hasil musrenbang ini dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kota Medan. Karenanya, selain masalah kebersihan Bobby kembali menekankan empat program prioritas Pemko Medan lainnya.
Yaitu peningkatan pelayanan kesehatan, terutama dalam menekan penyebaran virus Covid-19. Wali Kota Medan menargetkan Kota Medan dapat keluar dari zona merah. “Ini harus bisa kita capai,” tegas menantu Presiden Jokowi ini.
Kemudian penanganan infrastruktur harus cepat diselesaikan. Wali Kota Medan menargetkan selama dua tahun kedepan masalah infrastruktur di Kota Medan harus sudah diselesaikan. “Namun saya ingatkan kualitas infrastruktur yang dibangun harus dijaga. Jangan asal membangun,” ucap dia.
Wali Kota Medan juga bertekad membangun kawasan heritage Kesawan untuk dijadikan “The Kitchen of Asia”. Pembangunan kawasan bersejarah ini bukan maju ke depan tetapi mundur ke belakang. Artinya Bobby ingin agar kawasan Kesawan dikembalikan fungsinya seperti zaman dahulu. Termasuk menjaga keaslian bentuk bangunan.
Terakhir penanganan banjir. Menurut dia, masalah banjir menjadi tanggung jawab semua OPD. Karena itu OPD harus saling berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan banjir ini. “Banjir bukan hanya tanggung jawab satu OPD, tetapi semua OPD. Karena kalau sudah banjir semuanya pasti terkena imbasnya,” tukas alumni S-2 Agrobisnis IPB ini.
Harus Ada Perencanaan Berdasarkan Informasi
Untuk mencapai kelima program prioritas tersebut. Wali Kota Medan mengatakan harus ada perencanaan berdasarkan informasi dari setiap permasalahan yang ada. “Masing-masing OPD harus memiliki data yang akurat. Kalau sudah akurat barulah kita dapat membuat perencanaan. Setelah itu kita lakukan eksekusi pengerjaan dan pengawasan,” tuturnya.
Namun, jelas Bobby, ada baiknya dalam perencanaan melibatkan institusi dari luar Pemko Medan. Seperti berkolaborasi dengan USU. Sehingga perencanaan tepat sasaran. “Begitu pula halnya dengan pengawasan harus melibatkan pihak luar seperti BPK dan BPKP. Tujuanya agar pembangunan berjalan dengan baik serta target PAD dapat meningkat,” pungkasnya.
