Politik

Usulan Pembentukan Pansus IMB Dinilai Belum Mendesak

Medan.top – Sejumlah anggota Komisi IV DPRD Kota Medan menilai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dinilai belum mendesak. Hal itu karena masih banyak tugas-tugas Komisi IV yang belum tuntas dilakukan.

Pernyataan ini diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Medan, Hendra DS menanggapi usulan Pansus IMB oleh kelima utusan fraksi dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi PAN, Fraksi HPP dan Fraksi Golkar.

Menurut Hendra, sah-sah saja apabila DPRD Kota Medan membentuk Pansus IMB. Namun hal tersebut dapat diselesaikan di Komisi IV DPRD dengan memaksimalkan tugas yang belum diselesaikan.

“Jika nantinya Pansus IMB tetap dibuat, kan anggota Pansus tersebut semuanya dari Komisi IV. Banyak permasalahan yang harus dituntaskan Komisi IV. Tak hanya masalah IMB saja,  tetapi ada banyak persoalan di beberapa instansi,” katanya, Senin (29/06/2020).

Hendra menambahkan persoalan IMB ini juga menjadi dilema. Sebab, bukan hanya di perizinan saja, tetapi pengawasan ada di beberapa instansi.

Sebab, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) tidak bisa menindak atau mengeksekusi langsung dan itulah yang menjadi kendala.

“Tindakan eksekusi hanya dapat dilakukan Satpol PP. Beda dengan dulu. Dimana PKP2R mempunyai wewenang penuh untuk mengeluarkan izin dan mencabut izin serta dapat melakukan tindakan eksekusi. Dan itu terbilang lebih efektif,” imbuhnya.

Komisi itu, katanya adalah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang sudah kuat untuk melakukan pengawasan. Kecuali permasalahan penyimpangan izin bangunan yang disebut-sebut mengakibatkan kebocoran anggaran ini kena ke aspek lain, barulah bisa dibentuk Pansus.

“Jadi kita berharap, agar Komisi IV dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena Pansus IMB dinilai belum mendesak,” harapnya.

Ketua Komisi IV : Pansus IMB Belum Perlu

Hal senada dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul MA Simanjuntak. Menurutnya, untuk saat ini belum perlu adanya Pansus IMB. Karena Komisi IV selalu melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa OPD Pemko Medan terkait IMB.

Menurut Paul, sebaiknya komisi IV lebih fokus untuk merevisi Perda pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB). Karena menurut Paul aturan penguran SIMB sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan Kota Medan saat ini.

“Sebaiknya kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Ini semuanya untuk kemajuan Kota Medan dan meningkatkan pemasukan PAD dibidang SIMB,”ujarnya.

Dengan adanya revisi IMB ini, Paul yakin tidak akan ada lagi pengembang menyalahi aturan dalam pengurusan IMB. Bahkan ini akan menambah pemasukan PAD Kota Medan.

“Terlalu banyak aturan yang harus dipenuhi dalam pengurusan SIMB. Dengan ekonomi 5 tahun saat ini sulit buat pengembang. Karena mengurus SIMBnya dengan luas tanah untuk dibangun 8 pintu, tapi yang keluar hanya 5 pintu SIMB. Akibatnya, pengembang merasa rugi, apabila bangunan tersebut dibangun, dimana Ruko tersebut susah untuk pasarkan,” pungkasnya.

Kontributor : Amelia

Berikan Komentar:

Tags