Medan.top – Masyarakat Lingkungan 13, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun meluapkan ‘isi hati’mereka dihadapan Anggota DPRD Sumatera Utara, dr Tuahman Franciscus Purba M.Kes Sp.An, mulai dari persoalan banjir yang kerap terjadi saat musim penghujan, BPJS Kesehatan, serta program bantuan pemerintah.
Tuahman Purba usai melaksanakan Reses di Lingkungan 13, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun mengatakan, berbagai persoalan yang ada ditengah-tengah masyarakat mencuat saat dirinya menjemput aspirasi.
Persoalan tersebut, lanjut Tuahman, merupakan persoalan klasik yang sampai sekarang belum terselesaikan oleh pemerintah. Seperti persoalan banjir, BPJS, kepemilikan administirasi kependudukan dan bantuan pemerintah.
Tuahman menjelaskan, pada persoalan banjir, masyarakat Kelurahan Kampung Baru khususnya Lingkungan 13 sudah sangat tabah menghadapinya. Apalagi disaat musim penghujan seperti ini. Namun persoalannya sampai sekarang belum terselesaikan.
Sehingga, sambung Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumut ini, dampak dari banjir yang dirasakan adalah masyarakat kehilangan berkas kependudukan, seperti Kartu Keluarga, akte kelahiran bahkan sertifikat dan buku nikah.
“Dan salah seorang dari warga yang hadir saat reses, Ibu Emi Wati meminta saya memfasilitasi pengurusan buku nikah dan akte kelahiran milik warga Lingkungan 13 Kelurahan Kampung Baru ini,” ucap Tuahman.
Tidak hanya itu, tambah Tuahman, dirinya juga diminta warga untuk memfasilitasi program sertifikasi guru-guru PAUD. Hal ini dikarenakan, guru-guru PAUD yang ada di Kampung Baru ini mendapatkan honor 3 bulan sekali dari pemerintah.
Sehingga, lanjut Politisi Senior Partai NasDem ini, kebanyakan guru PAUD yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan S-1, terpaksa harus mengundurkan diri untuk mencari tempat mengajar lain yang honornya lebih baik dari tempat mengajar sebelumnya.
“Seperti yang diutarakan salah seorang Guru PAUD, Siti Sundari. Agar disamakan S-1, mereka harus mengikuti pelatihan pendidikan PAUD sampai 3 tahap. Dan itupun belum tentu mendapatkan honor sebulan sekali. Pasti juga harus pindah dari sekolah asal. Ini sungguh sangat miris. Dan saya akan prioritaskan ini agar segera diperhatikan dan dibantu oleh pemerintah, baik Kota Medan, Pemprovsu maupun Pusat. Tadi melalui staf, saya sudah minta nomor HP nya,” tegas Tuahman.
Begitu juga dengan program bantuan pemerintah, masih kata Tuahman, masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan Peserta Keluarga Harapan (PKH). Dikarenakan tidak masuk dalam data base kementerian sosial, akibat pendataan yang terkadang tida teliti.
“Ya persoalan PKH ini masih ada warga yang dinilai layak mendapatkannya, namun nama mereka tidak masuk dalam data base Kemensos. Alasanya bermacam ragam. Ada yang dikarenakan sudah terdata di kelurahan lain. Ada juga yang tidak lengkap berkas kependudukannya. Yang notabenenya menjadi syarat untuk mendapatkan PKH,” tandasnya.
Sementara itu untuk persoalan BPJS, lebih lanjut Tuahman, kebanyakan warga Lingkungan 13 ini ingin mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Padahal sebelumnya, ada yang sudah pernah memiliki BPJS Mandiri. Namun karena tidak membayar kewajiban setiap bulan. Akibatnya menunggak hingga waktu yang bervariasi.
“Boleh saja pindah jaminan kesehatan. Yang sebelumnya mandiri beralih ke program pemerintah PBI. Namun syaratnya tidak boleh ada tunggakan. Maka bisa realisasikan. Jika ada tunggakan, maka harus diselesaikan terlebih dahulu beserta dendanya. Untuk tekhnis pembayarannya, mungkin bisa dicicil. Asalkan warga mau berbicara langsung kepada BPJS Kesehatan,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Tuahman memberikan apresiasi kepada masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun. Karena telah melaksanakan vaksinasi tahap 1 dan 2
“Saya sangat apresiasi kepada warga disini. Untuk semua usia, dari yang muda sampai lanjut usia sudah divaksin tahap 1 dan 2. Tidak hanya itu, warga Kampung Baru juga disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (Prokes). Sehingga tidak ada kasus Covid 19 didaerah ini,” pungkasnya.
Hadir pada kesempatan itu, Lurah Kampung Baru Edi Indra Jaya Siregar, Kasi Pemerintahan Kecamatan Medan Maimun Riswan, Babinsa, Babinkamtibmas, Kepala Puskesmas Medan Maimun, Perwakilan Dinas Sosial Kota Medan, Perwakilan Dinas PU Medan, Perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dan seluruh kepala lingkungan yang ada di Kelurahan Kampung Baru.
Redaksi
