Medan.top – Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menandatangani edaran tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Salat Idul Adha 1442 H. Serta pelaksanaan kurban di masa pandemi Covid-19.
Surat Edaran Menteri Agama, SE Nomor 15 Tahun 2021 menyatakan untuk memberikan rasa aman kepada umat Islam di tengah pandemi Covid-19 yang belum terkendali. Dan munculnya varian baru, perlu melakukan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Terutama dalam penyelenggaraan Salat Iduladha dan pelaksanaan kurban 1442 H.
Menurut Menag, edaran ini dimaksudkan sebagai panduan dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada semua zona risiko penyebaran Covid- 19. “Dalam rangka melindungi masyarakat,” terang dia.
Edaran ini tertuju kepada jajaran Ditjen Bimas Islam; Kepala Kanwil Kemenag Provinsi; Kemudian Kepala Kankemenag Kab/Kota; Kepala KUA Kecamatan; pimpinan Ormas Islam; pengurus masjid dan musala; panitia peringatan hari besar Isla; serta masyarakat muslim di seluruh Indonesia.
“Pejabat Kementerian Agama di tingkat pusat melakukan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini secara hierarkis. Yakni melalui instansi vertikal yang ada di bawahnya,” pesan Menag.
Beberapa ketentuan edaran yakni;
Malam Takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha pada prinsipnya dapat terlaksana di semua masjid/musala, dengan ketentuan secara terbatas. Paling banyak 10% dari kapasitas masjid/musala. Kemudian dengan memperhatikan standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
Kemudian, kegiatan Takbir Keliling terlarang untuk mengantisipasi keramaian atau kerumunan. Kegiatan Takbiran dapat di siarkan secara virtual dari masjid/ musala sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid/musala.
Salat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 H/2021 M di lapangan terbuka atau di masjid/musala pada daerah Zona Merah dan Oranye di tiadakan. Hanya di daerah yang di nyatakan aman dari Covid-19 atau di luar zona merah dan oranye bisa menggelar di lapangan. Berdasarkan penetapan pemerintah daerah dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat.
