Medan.top – Pemerintah daerah bisa menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa boleh untuk program vaksinasi. Penegasan terungkap dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani usai Rpat Kerja Komite IV DPD RI, secara daring, Senin (21/06/2021).
Menurutnya, program vaksinasi dengan target satu juta dosis per hari, merupakan salah satu pendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Kita membolehkan DAU dan DBH dipakai untuk membantu program vaksinasi, termasuk membantu kelurahan/desa untuk melaksanakan protokol kesehatan dan pembatasan skala mikro. Insentif tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit daerah atau dinas juga dapat menggunakan porsi dari DAU dan DBH ini, serta belanja kesehatan lainnya,” ujarnya.
Dalam rapat yang membahas mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022, Transfer ke Daerah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 202;, dan Pengawasan Realisasi PEN di Daerah ini, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa anggaran Dana Desa sebesar 8 persen dari Rp 72 triliun yaitu sebesar Rp 3,84 triliun. Bisa untuk penanganan pandemi Covid-19 di daerah.
“Jadi artinya, untuk seluruh provinsi, Dana Desa bisa untuk penanganan Covid-19. Di tambah dengan tadi DAU-DBH. Harusnya ini juga bisa bersama-sama dengan anggaran pemerintah pusat yang luar biasa besar. Termasuk di salurkan melalui Kementerian Kesehatan maupun BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Harusnya kita bersama-sama bisa menangani Covid-19 ini secara baik,” kata dia.
Penggunaan Anggaran Secara Tepat dan Cepat
Menkeu mengatakan, penggunaan anggaran harus secara tepat dan cepat. Karena pandemi memang membutuhkan penanganan yang cepat. Namun, ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan mengelola anggaran secara hati-hati, transparan, dan akuntabel.
“Kita akan terus mendukung daerah di dalam menggunakan dana ini secara tepat dan cepat. Karena memang untuk Covid-19 butuh kecepatan, namun tidak berarti tidak tepat. Karena nanti kita tetap akan di periksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan harus akuntabel kepada masyarakat,” tutupnya.
Pemerintah terus mendorong momentum pemulihan ekonomi dengan terus mewaspadai risiko Covid-19 yang masih menimbulkan ketidakpastian yang tinggi. APBN bekerja keras mendorong keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional dan mempercepat vaksinasi dengan tetap mewaspadai risiko Covid-19.
