Medan.Top -Terjadinya perselisihan dan penganiayaan yang dialami oleh JPD(Lk 16 Th) dan pelaku SNS (Pr. 37 Th) warga Huta Ramania Nagori Panduman Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun telah dilakukan mediasi dan penyelesaian secara Adat Simalungun dan Perdamaian secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak.
Terlaksananya perdamaian dan penyelesaian masalah tersebut dipimpin oleh Gamot Huta Ramania Jan Virgo Sinaga pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 bertempat di rumah Nenek (Opung) JPD Huta Ramania Nagori Panduman Kecamatan Raya Kanean. Jan Virgo Sinaga memberikan pengarahan dan bimbingan kepada pihak Pelaku dan Korban agar saling memaafkan dan jangan mengulangi perbuatan – perbuatan yang dapat merugikan keluarga. Dan sebagai orang tua harus melindungi anak – anak dari kekerasan dan harus selalu memberikan pendidikan serta contoh yang baik dengan penuh kesabaran. Dan jika orang tua melihat kenakalan anak – anak maka orang tua harus mendamaikan dan memberikan nasehat yang baik tanpa melakukan kekerasan.
Pada saat perdamaian tersebut, kedua belah pihak sepakat berdamai dan berjanji untuk saling menjaga hubungan yang baik diantara keduanya serta saling memaafkan dan tidak ada menyimpan rasa dendam dikemuian hari. Dan Pihak keluarga pelaku bersedia memberikan tali asih sebesar 4 Juta rupiah dan menanggung biaya perobatan sampai JPD sembuh dari luka yang dialaminya.
Pangulu Nagori Panduman Sawfi Hidayati, SE, S.Pd melalui telpon seluler (senin, 31/8/2020) sekitar pukul 9.00 WIB memberikan keterangan kepada Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun bahwa permasalahan tersebut telah diselesaikan secara Adat Simalungun dan kekeluargaan yang dipimpin oleh Gamot Ramania Jan Virgo Sinaga. Sawfi Hidayati juga memberikan informasi bahwa JPD bukan Anak Yatim Piatu seperti yang diberitakan oleh media sosial, melainkan bahwa JPD masih mempunyai kedua orang tua, hanya saja dikarenakan orang tua JPD sedang bermasalah atau broken home maka JPD di asuh oleh neneknya. Demikian penjelasan dari Sawfi Hidayati.
Dan keduabelah pihak juga sepakat menandatanagni surat perjanjian perdamaian bermaterai yang juga ditandatanagi beberapa orang saksi, diantaranya : Susi April Damanik, Santarlina Saragih dan Jan Virgo Sinaga selaku Gamot.
Menanggapi permasalahan tersebut, Plt. Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun, Hormauli Purba, SP., M.Si berharap agar masyarakat memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dimana Undang Undang tersebut bertujuan untuk menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
kontributor : Bams
