Rektor UINSU jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Gedung Kuliah
Medan.top – Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UINSU Prof Saidurrahman, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kuliah. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut, bersama dua orang lainnya.
Keduanya yakni Drs Syahruddin Siregar, MA., ASN/Pejabat Pembuat Komitmen UINSU, dan Joni Siswoyo selaku Direktur PT Multi Karya Bisnis Perkasa. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pembangunan gedung kuliah terpadu TA 2018 yang terletak di Kampus II, bernilai Rp 44.973.352.460,93.
“Terakhir, Prof Dr S SAg MAg yang merupakan Rektor Universtias Islam Negeri Sumatera Utara,” ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, Selasa (1/9/2020) malam.
Tatan mengatakan, penetapan tiga tersangka berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Sumatera Utara Nomor : R-64 / PW02 / 5.1 / 2020, tanggal 14 Agustus 2020.
“Jadi ditemukan kerugian Negara sebesar Rp 10.350.091.337,98 dalam kasus tersebut,” ungkap Tatan.
Tatan juga mengatakan, sampai saat ini kondisi bangunan gedung kuliah terpadu UINSU Medan yang dikerjakan oleh PT MBP mangkrak dan tidak dapat digunakan sebagaimana fungsinya. Namun, negara telah membayarkan 100% dalam pembangunan gedung tersebut.
“Adapun barang bukti yang diamankan yaitu kontrak dan dokumen pelaksanaan kegiatan pemabngunan gedung kuliah terpadu UINSU Medan TA 2018. Dokumen-dokumen pelaksanaan pencairan anggaran, laporkan hasil pemeriksaan audit fisik oleh tim ahli dari ITS Surabaya. LHP PKKN BPKP Perwakilan Sumut,” ucap Tatan.
Rektor UINSU Ditetapkan Tersangka Setelah Sampaikan Perintah Buat Proposal
Tatan menyampaikan, kasus dugaan korupsi tersebut bermula pada Juli 2017, di mana Rektor UINSU Medan Prof Saidurrahman memerintahkan Kabag Perencanaan dan Keuangan. Perintah tersebut untuk membuat Proposal Pengajuan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu di UINSU Medan kepada Kementerian Agama RI.
Pengajuan itu disertakan dengan surat Rektor UIN Sumatera Utara Nomor : B.305 / Un.11.R2 / B.II.b / KS.02 / 07 / 2017, tanggal 4 Juli 2017. jJumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 49.999.514.721,00 yang selanjutnya disetujui oleh Kementerian Agama RI sebesar Rp. 50.000.000.000,00.
“Namun, proyek yang dikerjakan oleh kontraktor PT Multi Karya Bisnis Perkasa (MKBP) tersebut diduga mangkrak dan tidak selesai sampai saat ini. Hingga Tipikor Polda Sumut menangani kasus tersebut,” ungkap Tatan.
Reporter: Ial
