Medan.top – Gubernur Sumut belum izinkan sekolah tatap muka. Dia mengaku tidak ingin mengorbankan anak-anak lantaran menuntut pendidikan tatap muka.
“Tetapi (belajar) tatap muka, saya belum izinkan. Tergantung nanti situasi. Tidak mungkin anak sekolah kita korbankan hanya gara-gara kita mau menuntut pendidikan tatap muka,” ucapnya usai menggelar pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumut, beberapa waktu lalu.
Namun jika kemungkinan memberlakukan belajar tatap muka. Gubernur menegaskan Pemprov Sumut akan mengkaji secara mendalam bagaimana mengambil langkah.
Pemprov Sumut akan berkoordinasi bersama para ahli yang kompeten di bidangnya. Seperti psikologi anak, dokter, tenaga pendidik, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta lainnya.
“Tentu secara ekonomi, tatap muka menjadi satu hal yang baik. Karena mobilitas akan meningkat, secara ekonomi. Jadi bukan soal lain, tetapi bagaimana kondisi Covid-19 ini menurun,” tegasnya.
Pertemuan Gubernur dengan Kepala Dinas Pendidikan terkait persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Yakni untuk jenjang SMA/SMK Negeri dengan sistem daring, yang rencananya akan dimulai 7 Juni 2021 mendatang.
Menurut Gubernur, sekolah tatap muka belum izinkan, lantaran kondisi Covid-19, terutama dua pekan setelah Lebaran Idulfitri 1442 H/2021 M. Terjadi peningkatan kasus hingga mencapai rata-rata 90 pasien per hari. Lalu turun di pekan ketiga hingga 80-an kasus.
Dia bilang, Pemprov Sumut melalui Dinas Pendidikan sudah menyiapkan skema penerimaan berdasarkan jalur. Yakni untuk SMA, jalur zonasi paling banyak 50%, jalur afirmasi 15%. Kemudian jalur perpindahan orangtua 5%, dan jalur prestasi 25%.
Sedangkan untuk jenjang SMK Negeri jalur pendaftaran disiapkan untuk zonasi 10%, jalur afirmasi 20%, jalur perpindahan orantua/wali 5%. Serta jalur prestasi 65%.
Persentase ini berbeda dengan SMA. Karena jumlah sekolah kejuruan tidak banyak atau tidak tersedia di setiap kecamatan seperti SMA.
