Daerah

Eks Kades Pasar Batahan Madina Diciduk Kasus Dugaan Korupsi ADD

Medan.top – Mantan Kepala Desa Pasar Batahan, Kabupaten  Madina (Mandailingnatal) berinisial FSR (37), diamankan petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut. FSR diduga selewengkan penggunaan dana desa, tahun anggaran 2016 dengan total Rp 400 juta.

Dirreskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Rony Samtana mengatakan, pada tahun 2016, Desa Pasar Batahan telah menerima dana Alokasi Dana Desa (ADD). Dana itu bersumber dari ABPD Kabupaten Madina TA 2016 sebesar Rp 78.000.000. Selain itu, Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN TA 2016 sebesar Rp. 604.381.985. Tersangka diringkus Jumat (14/8/2020) lalu.

Untuk diketahui, Kepala Desa Pasar Batahan telah menetapkan Peraturan Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Madina Nomor 2 tahun 2016. Peraturan tersebut ditetapkan tanggal 19 September 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.Hal itu tercantum sesuai dokumen APBDes Desa Pasar Batahan pada tahun 2016.

“Rinciannya sebesar Rp 682.381.958, terdiri dari ADD Rp 78.000.000 bersumber dari APBD Kabupaten Madina TA 2016. Dan D Rp 604.381.958 bersumber dari APBN,” ujar Rony, Selasa (25/8/2020).

Dikatakan Rony, adapun kegiatan dari APBDes Pasar batahan tersebut terdiri dari empat kegiatan. Yaitu kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan Bidang Pembangunan Desa. Selain itu, kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

“Bahwa terhadap pelaksanaan APBDes Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Madina TA 2016 telah dilakukan realisasi penyerapan anggaran sebanyak empat kali. Sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yaitu sebesar Rp 682.381.958,” sebutnya.

Penyidik Lengkapi Alat Bukti Dugaan Korupsi Eks Kepala Desa Pasar Batahan Madina

Rony mengungkapkan, pada pelaksanaan APBDes Desa Pasar Batahan TA 2016, diketahui adanya kegiatan fisik yang belum selesai dikerjakan. Namun telah dilakukan penyerapan anggaran yaitu pembangunan gedung TPA (Taman Pendidikan Alquran) dan bangunan pelengkap yang bersumber dari Dana Desa Pasar Batahan TA. 2016 sebesar Rp. 413.210.800.

Rony mengatakan, gedung TPA tersebut berlokasi di Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Madina dan dugaan kegiatan non fisik. Kemudian, pada 26 Oktober 2017 s/d 6 November 2017 telah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Madina (APIP).

“Pada tanggal 26 April 2018 penyidik bersama dengan Ahli Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan Kualitas/Kuantitas terhadap bangunan Gedung TPA (Taman Pendidikan Al Qur’an) dan bangunan pelengkap di lokasi dengan kesimpulan bahwa adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp. 215.518.584,08,” ungkapnya.

Rony membeberkan, berdasarkan laporan perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 12 Pebruari 2020 bahwa terkait pelaksanaan APBDes Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Madina TA 2016, terdapat kerugian keuangan Negara sebesar 413.220.466,59.

Penyidik telah Lengkapi Alat Bukti

Penyidik dan Penyidik Pembantu telah melengkapi alat bukti atas dugaan perbuatan Kepala Desa Pasar Batahan. Penyidik juga telah melakukan gelar perkara penetapan tersangka atas nama FSR pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020.

“Pada Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, penyidik kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka FSR. Telah ditahan di RTP Polda Sumut sejak tanggal 14 Agustus 2020,” tegas Rony.

Adapun barang bukti yang turut diamankan yakni 1 exemplar buku tabungan Desa Pasar Batan Bank Sumut atas nama Desa Pasar Batahan, 1 lembar Rekening Koran Tabungan Bank Sumut atas nama Desa Pasar Batahan periode Januari 2016 s/d Desember 2016 dan 1 lembar Rekening Koran Tabungan Bank Sumut atas nama Desa Pasar Batahan periode Januari 2017 s/d Maret 2017.

“Kemudian ada 4 lembar surat perintah pencairan dana dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal beserta lampiran,” tukasnya.

Rony menegaskan, pelaku dijerat Pasal 2 Subs Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 Juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Reporter : Ial

Berikan Komentar:

Tags

Berita Terkait:

Back to top button
Close